sumber ilustrasi: freepik
22 Apr 2025 19.45 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Desanomia [22.4.2025] Pemerintah Inggris mendapat desakan untuk memperluas cakupan pajak gula yang saat ini hanya berlaku pada minuman ringan, menjadi kebijakan menyeluruh yang mencakup semua jenis makanan olahan. Langkah ini dinilai penting untuk menanggulangi krisis kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan secara simultan.
Laporan baru dari Transforming UK Food Systems Programme (TUKFS) berjudul “Regulatory Tools for a Healthy and Sustainable Diet” menyatakan bahwa pajak minuman manis yang telah diterapkan sejak 2018 telah berhasil menurunkan kadar gula dalam produk tersebut hingga 44%. Peneliti menilai, keberhasilan ini seharusnya menjadi landasan untuk memperluas kebijakan serupa ke produk-produk lain seperti sereal, biskuit, yogurt, dan minuman berbasis susu.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa selain memperluas pajak gula, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penerapan pajak garam pada makanan olahan, mengingat tingginya konsumsi natrium berlebih yang berkontribusi terhadap penyakit kardiovaskular dan tekanan darah tinggi. Peneliti dari University of Reading, yang memimpin penyusunan laporan, menegaskan pentingnya langkah-langkah wajib karena pendekatan sukarela yang saat ini dominan dianggap gagal memberi hasil signifikan pada skala nasional.
TUKFS juga menyoroti bahwa regulasi yang lebih ketat di sektor pangan bukan hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga pada pelestarian lingkungan. Misalnya, pengurangan konsumsi daging merah dan daging olahan bisa secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca dan sekaligus mengurangi risiko kanker yang terkait dengan pola makan tersebut.
Dalam laporan itu juga dijelaskan bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan fondasi bagi ketahanan pangan. Kerusakan tanah, hilangnya populasi penyerbuk, dan perubahan iklim ekstrem dapat memengaruhi produksi pangan secara drastis. Oleh karena itu, kebijakan pangan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan lingkungan, dan regulasi yang tegas dinilai sebagai kunci utama dalam membangun sistem pangan masa depan yang resilien.
Selain pajak dan pengaturan terhadap makanan olahan, laporan ini juga mengajukan beberapa rekomendasi strategis lainnya, antara lain: menetapkan target emisi gas rumah kaca di sektor pertanian, memasukkan peternakan sapi dan susu ke dalam skema perizinan lingkungan, mewajibkan perusahaan makanan besar melaporkan volume penjualan produk tidak sehat, dan memberlakukan pelabelan gizi sistem lampu lalu lintas secara wajib di semua produk.
Para akademisi yang menyusun laporan itu mengkritik pendekatan sukarela yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam reformasi sistem pangan. Menurut mereka, pendekatan seperti informasi gizi pada kemasan makanan tidak cukup kuat dalam mengubah perilaku konsumsi atau dalam menahan laju kerusakan lingkungan. Mereka menilai bahwa perusahaan-perusahaan dan pelaku pertanian yang ingin berinovasi secara sehat dan berkelanjutan justru sering kali dikalahkan oleh pelaku pasar lain yang mengabaikan dampak kesehatan dan ekologi demi keuntungan.
Laporan ini diluncurkan menjelang pengumuman strategi pangan nasional dan peta jalan pertanian jangka panjang yang tengah disiapkan pemerintah Inggris. Strategi tersebut, yang mencakup rencana jangka 25 tahun, diharapkan mencerminkan prioritas kesehatan dan keberlanjutan pangan secara sistemik.
Buah Pikiran
Laporan TUKFS merupakan seruan penting yang mengingatkan bahwa sistem pangan saat ini telah gagal dalam menyediakan makanan sehat secara merata, sekaligus menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Ketergantungan terhadap pendekatan sukarela dalam pengendalian produk tinggi gula, garam, dan lemak hanya menunda solusi terhadap krisis gizi dan ekologi yang semakin parah.
Penerapan pajak terhadap gula dan garam seharusnya tidak lagi dipandang sebagai intervensi yang membatasi pasar, melainkan sebagai kebijakan strategis yang mendorong reformasi industri makanan menuju arah yang lebih bertanggung jawab. Regulasi bukan hanya tentang mengatur, tetapi juga memberikan insentif positif untuk inovasi pangan yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem merupakan aset negara yang tak ternilai. Pemerintah perlu menegaskan peranannya sebagai penjamin kepentingan publik, bukan hanya fasilitator pasar bebas. Sudah saatnya Inggris memimpin dunia dalam reformasi pangan berbasis sains dan keadilan sosial, dengan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berani dan berpandangan jauh ke depan. (NJD)
Sumber: ScienceDaily
Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2025/03/250317164500.htm
