Tentang Penilaian

Sumber ilustrasi: Freepik
5 Februari 2026 11.40 WIB – Akar
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mengapa seseorang merasa berhak menilai orang lain? Apa yang menjadi dasar, sehingga orang dimaksud merasa berhak untuk mengajukan penilaian? Apa yang bersangkutan telah dengan sendirinya, menyadari bahwa suatu tindakan menilai pada dasarnya adalah tindakan “membandingkan”? Kita ambil contoh sederhana. Jika A menyatakan B salah, dan sebaliknya B menyatakan A, salah, lantas siapa yang benar? Apakah jika keduanya berdebat, saling mengajukan data dan argumen, maka dengan sendirinya akan tiba pada sikap saling mengerti, atau sebaliknya, yakni justru memuncak karena keduanya merasa benar, dan keduanya merasa yang lain adalah pihak yang salah? Dan, apabila tidak ada lagi cara sedemikian sehingga keduanya menerima salah satu dari keduanya adalah salah, atau bahkan mengakui bahwa mereka berdua pada dasarnya adalah salah, maka dapat kita bayangkan, cara apa yang akan ditempuhnya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut? Jalan kekerasan akan terbuka lebar.

Apa yang dapat ditangkap dari masalah ini? Mungkinkan, perdebatan antara A dan B, menjadi jalan untuk membuat refleksi lebih jauh tentang hak ada dari penilaian, dan untuk apa suatu penilaian diselenggarakan? Bagaimana jika “ hal menilai” atau “memberikan penilaian” terhadap pihak lain, telah menjadi tabiat komunitas, atau suatu “ekosistem”? Kasus berikut, mungkin baik untuk menjadi bahan refleksi lebih jauh.

Seorang mahasiswa, katakan saja X, mengikuti ujian akhir semester, dalam keadaan tanpa persiapan yang memadai. Kesibukan yang datang bertubi-tubi, membuatnya tidak punya kesempatan untuk mempersiapkan ujian dengan baik. Bahkan, catatan kuliah tidak tersentuh sama sekali, hingga waktu ujian tiba. Akhirnya, dengan kepasrahan tingkat tinggi, X mengikuti ujian, dengan harapan, kalaupun nilainya buruk, dia masih bisa meminta untuk suatu ujian “ulang” atau sejenisnya. Dan ketika berhadapan dengan soal ujian, X benar-benar dibuat tidak berdaya. Hanya karena ujian berbentuk pilihan ganda, membuatnya bisa menjawab, meskipun yang menjawab adalah tebakan sekenanya. Selesai ujian, X dilanda cemas, karena hasilnya akan menentukan langkah selanjutnya. Hampir semua temannya dalam rasa puas. Seminggu setelahnya, ketika hasil ujian diumumnya, sebagian besar temannya dalam muram, sementara sebagian yang lain memberi selamat pada X. Mengapa? Karena ternyata X mendapatkan nilai tertinggi. Soalnya, bagaimana sikap X terhadap kenyataan tersebut?

• Kemungkian pertama. X setelah mengetahui hasil tersebut, langsung pergi ke dosen atau bagian pengajaran, untuk mengajukan protes, bahwa dirinya tidak layak untuk mendapatkan nilai tertinggi. Dia berterus terang bahwa dalam pengerjakan soal-soal ujian, dia sama sekali tidak tahu jawaban yang benar. Adapun jawaban yang diberikan, adalah jawaban “ngawur” atau menjawab sekenanya, karena dimungkinkan oleh metode pilihan ganda. Pada intinya X menganggap ada kesalahan dalam penilaian atas dirinya.
• Kemungkinan kedua. X atas hasil tersebut, mengatakan kepada teman-temannya bahwa hasil tersebut adalah faktor keberuntungan. Karena sesungguhnya dia sama sekali tidak siap dan benar-benat tidak mempersiapkan diri. Lantaran kesibukkannya meningkat, membuat dia tidak punya waktu untuk belajar secara wajar. Jadi, X secara jujur mengungkapkan kenyataan keadaan dirinya.
• Kemungkinan ketiga. X merasa sangat senang. Bukan hanya itu, X merayakan hasil tersebut sebagai keberhasilan. Dia mengajak beberapa teman mampir ke kantin, untuk ditraktir makan siang. Sebuah “pesta kecil” diadakan. Dengan rasa senang dan bangga, X menceritakan bagaimana dia mempersiapkan diri, agar mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, dalam hal ini, X tidak menyatakan apa yang sebenarnya terjadi.

Manakah dari tiga kemungkinan tersebut, yang kita pandang paling mungkin diambil? Apakah X akan mengambil posisi pertama? Sebagian besar kita sangat mungkin akan mengatakan tidak. Atau, jika pun terjadi, maka itu adalah suatu pengecualian. Apakah X akan mengambil posisi kedua? Sebagian kita, akan mengatakan ya. Mengapa? Karena hal yang demikian dapat dijumpai dalam pengalaman perkualihan. Namun, ketika X mengambil posisi kedua, kebanyakan orang akan menganggap bahwa X tengah merendah, atau bersikap tidak sombong. Artinya, kebanyakan orang yakin bahwa X sebenarnya bersiap dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan nilai tertinggi. Bagaimana dengan posisi ketiga? Apakah ada? Sebagian besar dari kita mungkin akan mengatakan bahwa posisi ketiga juga banyak terjadi, meskipun dengan variasi berbeda, misalnya, tanpa pesta kecil. Tetapi pada intinya, X akan mengatakan bahwa dirinya telah bersiap menghadapi ujian sehingga wajar jika mendapatkan nilai terbaik. Dan, dapat dikatakan bahwa posisi kedua dan ketiga, sebenarnya sama, yakni bahwa X tidak mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Mengapa hal yang demikian ini terjadi? Mengapa X tidak membatalkan hasil ujian yang diterimanya, karena dia merasa tidak layak untuk mendapatkan nilai tertinggi?

Kasus ini, mungkin bisa diperluas: mengapa seseorang harus tidak mengatakan hal yang sebenarnya? Mengapa harus ada “make up”? Yakni suatu cara sedemikian rupa sehingga seseorang bisa mendapatkan “pujian” (credit), kendati dengan cara menyembunyikan apa yang sebenarnya ada? Atau, mengapa seseorang demikian peduli dengan penilaian, dan khususnya mendapatkan penilaian baik, dan menghindari penilaian yang buruk – meskipun harus dilakukan dengan membenarkan semua cara? Apakah pertanyaan ini layak untuk diajukan? Atau, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bermasalah, karena seakan-akan sedang mempersoalkan perihal baik dan buruk? Tentu saja tidak. Yang dipersoalkan bukan tentang hal baik dan buruk, melainkan tentang “menilai” (memberi penilaian, atau penilaian). Lebih jauh dari itu, penilaian telah menjadi “kultur”, sehingga dalam setiap saat, kita seperti berada di medan penjurian, yang datang dari segala arah, sehingga mau tidak mau, perhatian dan pikiran kita berfokus pada “apa nilai” yang kita peroleh. Artinya, setiap orang, sangat mungkin jatuh dalam posisi dimana yang penting bagi dia bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan penilaiannya. Bukan kenyataan itu sendiri, tetapi persepsi akan kenyataan.

Apa sebenarnya telah terjadi? Dalam kerangka ini, kita hendak mengatakan bahwa sesungguhnya “penilaian” telah menjadi atau membentuk “relasi timpang”, yang pada gilirannya membentuk kesadaran, membingkai tindakan, dan mengarahkan orientasi hidup sesorang. Dalam ekosistem yang demikian ini, yakni yang menjadikan penilaian sebagai pusat nilai, tindakan menilai bukan lagi sekadar evaluasi atas kenyataan, tetapi telah menjadi cara berada atau cara seseorang mengafirmasi diri melalui pandangan pihak lain. Seseorang berjuang untuk mendapatkan predikat tertentu, menempuh pendidikan tertentu, bekerja di korporasi atau institusi tertentu, menjadi dimungkinkan untuk melihatnya sebagai “cara berada” dan atau agar dapat diterima di sutau komunitas tertentu. Sebaliknya, seseorang akan berjuang untuk mendapatkan jalur mobilitas ke atas, karena berada “di bawah”, bukan hanya tidak layak, melainkan akan menempatkannya sebagai “mahluk cela”, yang tidak punya harga dan mungkin akan sulit mendapatkan kesempatan untuk melakukan perbaikan atas hidup dan kehidupannya. Jika kita berkesempatan untuk merefleksikan kisah-kisah dari mereka yang dianggap sukses oleh publik, maka akan terlihat dengan jelas, apa yang disebut “perjuangan” dan apa yang disebut “telah berhasil”. Masalahnya: apakah demikian itulah maksud dari berkehidupan kebangsaan yang bebas? Atau seperti apa?

***

Bagi kita, suatu penilaian, jika ingin dipahami secara adil dan bernalar, sebenarnya hanya mungkin dilakukan bila terdapat suatu dasar bersama yang diterima oleh pihak yang menilai maupun pihak yang dinilai. Tanpa dasar tersebut, penilaian berubah menjadi klaim sepihak yang rawan menimbulkan ketimpangan makna. Dasar ini tidak harus bersifat formal atau tertulis, tetapi juga harus diandaikan sebagai titik temu, sebagai ruang bersama di mana makna dapat dinegosiasikan dan ukuran dapat diterima. Dalam ketiadaan landasan itu, penilaian kehilangan bobot rasionalnya dan hanya menjadi ekspresi dominasi atau preferensi. Dalam kasus A dan B di atas, maka penyelesaiannya adalah keduanya membentuk dasar atau ground yang sama, sedemikian rupa sehingga apa yang diperdebatkan dapat “dinilai” dengan menggunakan dasar “baru” tersebut. Artinya, ketika seseorang menyatakan bahwa orang lain salah, pernyataan itu hanya memiliki makna argumentatif jika ditopang oleh dasar atau ukuran yang juga diakui oleh pihak yang dinyatakan salah. Jika tidak, sebagaimana digambarkan di atas, yang terjadi bukan pertukaran pengetahuan, melainkan benturan perspektif. Maka, kebenaran tidak bisa sekadar diklaim, tetapi harus dijalin dalam ruang intersubjektif yang terbuka terhadap pemahaman timbal balik. Dalam ruang seperti itu, penilaian bekerja bukan sebagai alat menghakimi, tetapi sebagai sarana menguji dan memperhalus kesadaran bersama.

Namun, sebagaimana mungkin juga kita rasakan, dalam praktiknya, penilaian kerap dilepaskan dari fondasi bersama tersebut. Setiap orang menilai dengan standar yang diyakini benar menurut kerangkanya sendiri, tanpa menyadari bahwa penilaian semacam itu tidak serta-merta sahih bagi orang lain. Akibatnya, perbedaan pendapat menjelma menjadi medan kekerasan simbolik, di mana tidak ada lagi kemungkinan untuk saling memahami, karena tidak ada lagi dasar yang bisa menjadi jembatan bagi dua cara pandang yang bertolak belakang. Yang tersisa hanyalah upaya mempertahankan posisi masing-masing, dan bukan mencari kebenaran bersama. Dalam beberapa kasus, sangat mungkin benturan perspektif terjadi pula di ruang pembelajaran. Seorang dosen yang merasa dirinya adalah otoritas, memungkinkannya mengabaikan perspektif dari mahasiswa, dan ketika perdebatan terjadi, pada umumnya yang otoritas mengeksklusi yang tidak memiliki daya tawar.

Ketika dasar yang sama tidak terbentuk, dan otoritas yang bekerja, maka sebenarnya yang terjadi adalah suatu “perdebatan” buntu. Masing-masing pihak merasa bahwa kerangkanya adalah satu-satunya yang benar, maka tidak mungkin lagi terjadi percakapan yang terbuka. Keduanya tidak berbicara dalam bahasa yang sama, meskipun menggunakan kata-kata yang serupa. Mereka tidak hanya berbeda pandangan, tetapi berbeda dalam cara memaknai realitas. Maka, segala argumen yang diajukan hanya memperkuat tembok pembatas, bukan meruntuhkannya. Penilaian yang semula diharapkan membawa klarifikasi, justru memperuncing keterasingan satu sama lain. Apa yang hendak ditegaskan di sini adalah bahwa penilaian yang sah tidak bisa berdiri di atas kehendak sepihak. Penilaian fair menuntut kehadiran ruang yang memungkinkan perjumpaan batin antara dua cara melihat. Tanpa itu, yang berlangsung hanyalah saling menolak, saling menegasikan, dan pada akhirnya saling mengabaikan. Maka, jika penilaian ingin tetap menjadi sarana pembentukan pengertian bersama, maka harus selalu dikembalikan kepada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak—dasar yang bukan hanya disepakati secara formal, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam kesadaran bersama sebagai horizon makna yang terbuka. Apakah itu mungkin?

***

Mengapa mengajukan pembahasan dan analisis yang nampak seperti berulang-ulang? Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa yang dibahas adalah hal yang telah terlanjut menjadi suatu “keadaan normal”. Di ruang kelas, para pengajar seperti telah mendapatkan hak penuh untuk memberikan penilaian. Dan yang dinilai juga telah (seakan-akan) menerima sepenuhnya “takdir”nya sebagai peserta didik. Dia seperti pihak yang duduk dengan penuh ketegangan menunggu vonis muncul, dan apapun bunyi vonis tersebut dia harus terima. Jika misalnya dia bertanya kepada sang “pendidik” apakah nilai ujian tidak sebaiknya dijadi dasar untuk menilai kualitas mengajar dari dosen (pengajar) apakah mungkin? Maksudnya, bahwa yang pertama-tama harus dinilai adalah kualitas mengajar sang pengajar. Mengapa? Karena sang pengajar tidak pernah mendaftarkan dirinya untuk mengajar yang akan diajarnya, melainkan mendaftar kepada institusi. Ketika sang pelajar mendaftarkan diri kepada institusi, mereka tidak pernah mendapatkan sejarah penilaian dari institusi tentang bagaimana cara para pengajar diterima dan dinyatakan layak untuk mengajar. Maka seharusnya para pelajar punya hak untuk menilai atau terlibat dalam penilaian tentang kapasitas dan kepantasan sang pengajar mengajar dirinya. Apa yang terjadi? Sebaliknya. Yakni, secara sepihak sang pengajar memberikan penilaian, dan tidak jarang suatu penilaian yang personal.

Mengapa masalah ini diangkat? Tentu hanya sekedar contoh sederhana tentang bagaimana penilaian berlangsung secara begitu saja, tanpa ada kesadaran untuk pertama-tama “memahami secara bersama” untuk apa diselenggarakan penilaian dan apa yang menjadi dasar dari penilaian. Dalam konteks para pelajar, yang jarang disadarinya adalah bahwa penilaian tersebut bukan suatu penilaian tentang suatu momen tertentu, melainkan penilaian yang “abadi”, yakni sepanjang hidupnya dia akan memikul hasil penilaian tersebut. Mereka yang dikatakan tidak pernah lulus sekolah dasar, atau yang tidak pernah lulus sekolah menengah pertama, sebagai contoh, adalah pihak yang sepanjang hidupnya dinyatakan punya keterbatasan, tanpa pernah diperiksa mengapa itu terjadi, dan apakah penilaian terhadap dirinya adalah suatu penilaian yang benar. Demikian halnya dengan mereka yang ada di desa-desa, atau di kampung-kampung, yang mungkin belum pernah berkenalan dengan “listrik”, atau tidak pernah berkenalan dengan aksara. Mereka adalah pihak yang dengan mudahnya dinyatakan terbelakang, tidak berpendidikan, atau bahkan tidak punya pengetahuan. Atau, sejauh-jauhnya pengetahuan mereka disebut sebagai local knowledge. Mereka dinilai dan dinyatakan terbelakang, oleh pihak yang menyatakan dirinya maju.

Untuk agar kita bersama bisa mewujudkan apa yang disebut sebagai “berkehidupan kebangsaan yang bebas”, maka perlu kiranya diselenggarakan suatu refleksi yang mendasar. Refleksi atas dasar suatu keinginan untuk memhami masalah-masalah yang ada dengan lebih adil dan dapat secara jujur mengungkapkannya. Yang diinginkan bukan mencari siapa pihak yang sakah, karena hal tersebut tidak mungkin diadakan. Siapakah yang bersedia membentuk landasan yang akan digunakan untuk menyalahkan dirinya? Dalam kesadaran ini, kita hendak mengajukan pandangan yang mungkin dapat dikatakan punya potensi untuk mengatasi problem yang berkembang, yakni bahwa suatu dasar bersama yang memungkinkan terjadinya penilaian yang sahih dan fair, menuntut keberadaan kondisi yang lebih mendasar: kebebasan epistemik. Tanpa kebebasan semacam itu, percakapan tentang kebenaran selalu dibayangi oleh ketundukan terhadap otoritas, baik struktural maupun simbolik. Kebebasan epistemik merupakan syarat agar setiap pihak dalam diskusi dapat berpikir, meragukan, menerima, atau menolak suatu pendapat tanpa tekanan. Bukan bentuk kebebasan tanpa arah, melainkan kebebasan yang berpijak pada tanggung jawab untuk berpikir secara jernih dan terbuka terhadap kemungkinan.

Dalam situasi dimana kebebasan epistemik tidak hadir, dasar bersama sebagai prasyarat penilaian akan rapuh atau bahkan hilang sama sekali. Penilaian akan menjadi klaim sepihak yang dipaksakan kepada pihak lain, sementara pencarian kebenaran berubah menjadi proses dominasi. Perbedaan sudut pandang tidak memperoleh tempat yang layak, karena satu pihak tidak diberikan ruang untuk membentuk dan mempertahankan kerangka pemahamannya. Penilaian semacam itu kehilangan legitimasi karena berlangsung dalam ketimpangan dan tekanan struktural. Bagi kita, kebebasan epistemik membuka kemungkinan bagi setiap subjek untuk menyusun pengetahuan secara aktif. Pengetahuan tidak diterima sebagai dogma, melainkan dijalani sebagai proses partisipatif. Dalam suasana demikian, penilaian berfungsi sebagai undangan untuk berpikir bersama, bukan perintah untuk tunduk. Kebenaran tidak dimonopoli, melainkan didekati sebagai horizon terbuka yang dapat ditelusuri dari berbagai arah. Relasi antara pemberi dan penerima penilaian menjadi relasi setara, memungkinkan percakapan berlangsung secara timbal balik.

Kondisi tersebut rasanya tidak muncul secara spontan. Diperlukan keberanian berpikir, perlindungan terhadap keragaman sudut pandang, dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Hanya dalam ekosistem yang tidak menjadikan keseragaman sebagai norma, kebebasan epistemik dapat tumbuh. Tanpa dukungan lingkungan semacam itu, kebebasan epistemik mudah tergantikan oleh rasa takut, dan penilaian beralih fungsi menjadi alat dominasi atau bahkan hegemoni. Kebebasan epistemik dengan demikian menjadi prasyarat bukan hanya moral, tetapi juga ontologis, bagi penilaian yang adil dan bermakna. Tanpa kebebasan tersebut, percakapan selalu bergerak menuju ketimpangan, dan penilaian kehilangan maknanya sebagai sarana klarifikasi dan pertumbuhan pemahaman – dalam mencari kebenaran. Dalam kerangka ini, kebenaran hanya dapat didekati secara bersama, yakni jika setiap suara diberi ruang untuk disuarakan dan setiap posisi diberi kemungkinan untuk diuji. Dalam kondisi inilah penilaian bertransformasi menjadi jalan menuju “berkehidupan kebangsaan yang bebas”. [desanomia – 050226 – dja]