Sumber ilustrasi: Freepik
1 April 2026 08.28 WIB – Akar
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abad XXI memberi kita kenyataan yang tidak terbayangkan sebelumnya, yakni gejala makin tereksklusinya (rasa) kemanusiaan dalam sistem. Bahkan, ada yang secara lebih vulgar mengatakan bahwa sistem sesungguhnya tidak lagi membutuhkan manusia sebagai dasar pembenar keberadaannya. Apakah benar? Jika benar, maka hal ini menandai pergeseran radikal dalam cara memahami legitimasi.
Dalam tatanan klasik, sistem—baik politik maupun ekonomi—selalu dibenarkan melalui rujukan pada manusia: kesejahteraan, keamanan, dan keadilan. Artinya, suatu sistem diadakan untuk dan hanya untuk menjadi peralatan manusia (warga). Sistem tidak mempunyai dasar pembenar pada dirinya sendiri. Apakah kini nalar tersebut masih bekerja? Atau, transformasi senyap sedang berlangsung.
Kita menyebut senyap karena transformasi dimaksud tidak terjadi melalui penolakan eksplisit terhadap manusia, melainkan melalui perubahan locus legitimasi. Yakni bahwa sistem tidak lagi mencari dasar di luar dirinya, tetapi menemukan pembenaran dalam operasionalitasnya sendiri. Stabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan menjadi kriteria yang cukup untuk mempertahankan eksistensi. Cara-cara eksklusif dalam menilai kinerja sistem, merupakan bagian daripadanya.
Dalam kerangka ini, legitimasi bergeser dari normatif ke fungsional. Yang penting bukan lagi apakah sistem itu adil atau manusiawi, tetapi apakah ia bekerja sesuai dengan logikanya. Teknologi pengukuran berkembang pesat. Metode ilmiah ikut memperkuat. Akibatnya, kehadiran manusia tidak penting, dan karena itu mulai digantikan dengan turus statistik. Fungsi menggantikan “nilai” sebagai “dasar pengukuran”.
Perubahan ini sudah barang tentu menghasilkan konsekuensi penting terhadap posisi manusia. Manusia tidak lagi hadir sebagai sumber makna, tetapi sebagai elemen dalam proses. Ia menjadi bagian dari input dan output sistem, bukan alasan keberadaannya. Bagi mereka yang terbiasa bekerja di sektor publik, barangkali akan mudah memahami, karena memang manusia telah secara sempurna tampil sebagai data statistik. Sebagaimana “petugas medis” yang tidak perlu bertemu langsung dengan pasien, dan cukup melalui rekam medis.
Mengapa hal yang demikian dimungkinkan? Mengapa suatu reduksi dimungkinkan? Sebagian kita barangkali akan menunjuk pada proses abstraksi. Suatu teknik dari operasi sistem modern, di mana sistem dapat bekerja dengan cara membaca data dengan segala bentuk presentasinya, yang dipandu oleh model (termasuk model matematik). Dalam abstraksi tersebut, manusia kehilangan jiwa dan keunikannya dan tampil sebagai unit yang dapat dibandingkan, diukur, dan dikelola.
Sama halnya dengan penghitungan suara dalam proses pemilu. Hal ihwal alasan mengapa dipilih figur tertentu dan bukan yang lain, tidak pernah terungkap, padahal itulah yang membuat tiap-tiap orang punya keunikan dan makna. Perhitungan tentu bukan perhitungan suara, melainkan perhitungan jumlah kertas suara. Jarang ada yang mengamati bahwa senyatanya yang dihitung bukan suara tetapi kertas suara. Jadilah hitungan kertas suara menjadi jumlah suara pemilih. Pergeseran berlangsung senyap.
Apa masalah yang segera terbit? Yakni bahwa dengan pergeseran tersebut, manusia (dengan seluruh keberadaannya) telah direduksi menjadi unit atau satuan-satuan, yang tidak lagi memiliki relasi moral. Suatu moralitas mengandaikan pengakuan terhadap keunikan dan nilai intrinsik, tetapi sistem hanya mengenali kesetaraan formal antar unit. Dengan demikian, moral tidak lagi memiliki tempat operasional.
Ketiadaan moral ini tidak berarti bahwa bahasa moral hilang. Sebaliknya, bahasa (moral) tersebut tetap digunakan, tetapi dalam bentuk yang telah tereduksi. Istilah seperti “keamanan” dan “kesejahteraan” menjadi bagian dari retorika legitimasi, bukan prinsip yang membatasi tindakan. Bahkan istilah tersebut dapat berfungsi untuk mengaburkan atau menyembunyikan realitas: diamankan, pra sejahtera, penyesuaian harga, dan seterusnya.
Dengan demikian, terjadi pemisahan antara bahasa dan operasi. Sistem berbicara dalam istilah kemanusiaan, tetapi bertindak dalam logika fungsional. Pemisahan ini memungkinkan sistem mempertahankan legitimasi simbolik tanpa harus tunduk pada tuntutan moral. Hal ini barangkali sulit dimengerti oleh umum. Namun, bagi mereka yang mengalami sendiri tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran hak-hak asasi manusia, akan dapat dengan jelas mengerti apa yang sesungguhnya tengah terjadi.
Dalam kondisi tersebut, manusia tetap dibutuhkan, tetapi hanya sebagai komponen. Sistem memerlukan manusia untuk bekerja, berproduksi, dan berpartisipasi. Namun kebutuhan ini bersifat instrumental, bukan normatif. Artinya, manusia telah dapat digantikan dalam kerangka pembenaran. Jika suatu bagian tidak lagi berfungsi secara optimal, ia dapat dieliminasi atau diganti tanpa mengguncang legitimasi sistem. Eksklusi menjadi bagian dari rasionalitas.
Eksklusi ini tidak selalu tampak sebagai tindakan kekerasan. Ia dapat terjadi melalui mekanisme administratif, ekonomi, atau teknologis. Dalam bentuk ini, eksklusi tampil sebagai keputusan rasional, bukan pelanggaran moral. Perang muncul sebagai ekspresi ekstrem dari logika ini. Ketika manusia telah direduksi menjadi variabel, maka penghancuran tidak lagi tampak sebagai kontradiksi dan tragedi. Ia menjadi kelanjutan dari cara berpikir yang sama. Suatu cara berpikir instrumental.
Dalam konteks ini, manusia dan kemanusiaan telah kehilangan posisinya sebagai dasar dari sistem atau manusia telah bukan lagi menjadi satu-satunya alasan adanya sistem. Mengapa? Karena pembenaran telah dipindahkan ke dalam sistem itu sendiri. Otoritas cukup menunjukkan bahwa sistem berjalan baik, tanpa harus menunjukkan bahwa sistem itu adil. Pertumbuhan ekonomi merupakan contoh yang lain. Angka yang tinggi tidak artinya kesejahteraan bagi yang terbawah.
Apa yang jarang menjadi perhatian adalah bahwa seluruh mekanisme tersebut sebenarnya memuat masalah mendasar yang tersembunyi sangat tertutup. Sistem yang kehilangan dasar normatif sebenarnya kehilangan legitimasi dalam arti yang paling dalam. Sistem bertahan melalui fungsi, tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa sistem tersebut seharusnya ada. Selama sistem bekerja, pertanyaan normatif tidak diajukan. Dalam batas tertentu, keberhasilan operasional mampu menunda krisis legitimasi. [desanomia – 010426 – dja]
