sumber ilustrasi: freepik
26 Apr 2025 07.50 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Desanomia [26.4.2025] Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam negosiasi dagang dengan Amerika Serikat terkait rencana pengenaan tarif impor baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin delegasi Indonesia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Indonesia menghendaki hubungan perdagangan yang adil dan setara dengan Amerika Serikat.
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia tidak hanya berusaha menjaga kepentingan ekonomi domestik, tetapi juga ingin memperkuat hubungan bilateral dengan AS. Negosiasi tersebut berkaitan dengan rencana Amerika Serikat untuk memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Meskipun rencana tersebut saat ini ditangguhkan selama 90 hari, Indonesia memanfaatkan waktu tersebut untuk membangun dialog yang konstruktif.
Dalam negosiasi yang berlangsung di Amerika Serikat sejak pekan lalu, Indonesia menyoroti beberapa isu penting, di antaranya akses pasar AS untuk produk Indonesia, kerja sama di sektor energi dan teknologi, serta deregulasi yang bisa meningkatkan investasi bilateral. Selain itu, diskusi juga mencakup sistem pembayaran nasional Indonesia dan standar kode QR yang menurut pihak AS menjadi hambatan bagi perusahaan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard. Pemerintah Indonesia menyatakan keterbukaan terhadap partisipasi operator pembayaran luar negeri, selama sesuai dengan regulasi dan kepentingan domestik.
Sebagai bagian dari strategi negosiasi, Indonesia mengajukan proposal untuk meningkatkan impor dari AS hingga 19 miliar dolar AS. Produk yang dipertimbangkan antara lain gandum, kedelai, gas elpiji, dan minyak mentah. Selain itu, Jakarta juga menawarkan pengurangan hambatan non-tarif serta pemangkasan pajak atas sejumlah produk asal AS guna menciptakan nilai timbal balik yang lebih besar.
Airlangga menekankan bahwa langkah ini tidak akan merugikan mitra dagang lain, karena Indonesia tetap akan mempertahankan keragaman sumber impor demi menjaga keseimbangan ekonomi.
Sri Mulyani, dalam kesempatan yang sama, menyebut bahwa pendekatan cepat Indonesia dalam memilih negosiasi ketimbang pembalasan, diharapkan mendapat pengakuan positif dari Presiden AS Donald Trump. Ia menyatakan bahwa pemerintahan Trump menunjukkan preferensi terhadap negara-negara yang mengambil langkah proaktif dalam merespons kebijakan tarif tersebut.
Selain melakukan pertemuan resmi, delegasi Indonesia juga bertemu dengan perwakilan sektor swasta AS, termasuk perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, Microsoft, dan Boeing. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun hubungan ekonomi jangka panjang, terutama di bidang investasi teknologi dan manufaktur.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa jika kebijakan tarif tinggi ini diberlakukan, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi global akan signifikan, termasuk terhadap laju pertumbuhan Indonesia. Meskipun demikian, ia tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tetap stabil di angka 5%, sedikit di bawah target pemerintah sebesar 5,2%.
Dalam pertemuan dengan negara-negara ASEAN dan lembaga keuangan global di sela-sela pertemuan IMF dan Bank Dunia, Indonesia juga menyampaikan posisinya dan menggali pandangan negara-negara lain yang terkena dampak serupa. Hal ini memperkuat posisi diplomasi ekonomi Indonesia di tengah tantangan proteksionisme global.
Buah Pikiran
Langkah diplomatik yang diambil oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat mencerminkan pendekatan yang bijaksana dan strategis. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pendekatan berbasis negosiasi yang mengedepankan kepentingan nasional tanpa mengesampingkan kerja sama internasional merupakan wujud kematangan diplomasi ekonomi Indonesia.
Keterlibatan aktif dalam pembicaraan teknis dan kesediaan untuk menawarkan insentif tambahan menunjukkan fleksibilitas sekaligus ketegasan Indonesia dalam menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan. Namun demikian, penting bagi pemerintah untuk tetap waspada terhadap potensi ketergantungan terhadap pasar tunggal, serta menjaga keberlanjutan hubungan dengan mitra dagang lainnya yang mungkin terdampak oleh pergeseran strategi impor.
Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia patut didukung, namun harus diiringi dengan penguatan struktur industri dalam negeri dan peningkatan daya saing produk ekspor. Selain itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan dalam perundingan dagang mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: Reuters
