Sumber ilustrasi: Unsplash
Oleh: Pandu Sagara
2 September 2025 19.15 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dalam wacana pembangunan dan demokrasi, partisipasi warga kerap kali dipahami secara terbatas sebagai keterlibatan dalam proses politik, seperti pemilihan umum, musyawarah perencanaan pembangunan, atau pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pandangan ini menempatkan warga negara semata-mata sebagai subjek politik, yang perannya terbatas pada memberi suara, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Meskipun peran tersebut sangat penting dalam menjamin akuntabilitas sistem politik, pembatasan makna partisipasi pada dimensi politik semata justru mengabaikan dimensi lain yang tak kalah penting, yaitu partisipasi dalam bidang ekonomi.
Partisipasi warga tidak hanya berarti memilih pemimpin atau menyampaikan pendapat dalam forum publik, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam aktivitas ekonomi yang membentuk struktur sosial-ekonomi dan mempengaruhi arah pembangunan. Dalam masyarakat demokratis, yang memungkinkan demokrasi ekonomi, warga negara adalah pelaku ekonomi sekaligus penggerak pembangunan. Dengan berperan sebagai produsen, konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, investor, serta inovator, masyarakat secara langsung membentuk dinamika ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, pemahaman tentang partisipasi warga harus diperluas, dari yang bersifat politis menjadi juga bersifat ekonomis.
Partisipasi ekonomi bukan sekadar pelengkap dari partisipasi politik, melainkan elemen yang saling melengkapi. Di satu sisi, partisipasi politik memberi kerangka institusional bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan ekonomi mereka. Di sisi lain, partisipasi ekonomi menciptakan daya dukung material dan sosial yang memperkuat posisi tawar masyarakat dalam arena politik. Warga yang mandiri secara ekonomi cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses politik. Sebaliknya, marginalisasi ekonomi dapat membuat partisipasi politik bersifat simbolik belaka, tanpa daya pengaruh yang nyata.
Lebih jauh, partisipasi ekonomi memberi ruang bagi warga untuk ikut menentukan arah pembangunan melalui tindakan nyata dalam pasar dan komunitas. Misalnya, dengan mendirikan usaha kecil, bergabung dalam koperasi, berinvestasi dalam proyek lokal, atau menginisiasi kegiatan ekonomi berbasis komunitas, masyarakat mengambil peran aktif dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Di titik ini, pembangunan tidak lagi dipandang sebagai proyek negara semata, tetapi sebagai proses gotong royong antara negara dan warga yang saling memperkuat.
Dengan memperluas makna partisipasi warga hingga mencakup dimensi ekonomi, kerangka pembangunan menjadi lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Partisipasi ekonomi memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menentukan arah dan kualitas pembangunan itu sendiri. Maka, dalam pembahasan mengenai pembangunan yang demokratis dan berkeadilan, tidak cukup hanya berbicara tentang partisipasi politik. Perlu pula menempatkan partisipasi ekonomi sebagai komponen fundamental dalam menciptakan tatanan masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
*
Hendak ditegaskan di sini bahwa partisipasi ekonomi oleh warga merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan yang berkualitas. Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah, keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi mencerminkan kemitraan yang sehat antara warga negara dan pemerintah. Keterlibatan tersebut tidak hanya terbatas pada aktivitas ekonomi sehari-hari, tetapi juga mencakup peran sebagai pengambil keputusan, pencipta nilai tambah, dan pengawas jalannya pembangunan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi agenda negara semata, melainkan hasil dari gotong royong seluruh elemen masyarakat.
Bentuk partisipasi ekonomi warga sangat beragam. Kewirausahaan menjadi salah satu wujud nyata, di mana masyarakat mendirikan dan mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja serta menggerakkan ekonomi lokal. Selain itu, keterlibatan sebagai investor, baik melalui pasar modal ritel maupun pembiayaan berbasis komunitas, menunjukkan keaktifan warga dalam menggerakkan kapital domestik. Peran sebagai tenaga kerja dalam sektor formal dan informal juga memiliki dampak signifikan terhadap struktur ekonomi nasional. Di sisi lain, keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum warga, koperasi, atau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi serta mengawal akuntabilitas kebijakan publik.
Keterlibatan aktif warga dalam ekonomi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan. Proses pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung cenderung lebih inklusif dan tidak memihak pada kepentingan segelintir kelompok. Kebutuhan lokal lebih terakomodasi karena warga memahami kondisi dan potensi daerah secara mendalam. Keterlibatan ini juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses ekonomi turut memperkuat akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan literasi ekonomi dan keterampilan produktif di tingkat akar rumput.
Dalam perspektif makroekonomi, partisipasi warga memperluas basis produksi nasional, meningkatkan pendapatan domestik bruto, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Keterlibatan masyarakat juga membantu menekan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan struktural, dan memperluas basis pajak. Sementara itu, dari sisi mikroekonomi, dampaknya terlihat dalam peningkatan efisiensi pasar lokal, penguatan daya saing pelaku usaha kecil, serta terbentuknya jaringan ekonomi komunitas yang lebih adaptif terhadap perubahan.
Meski demikian, partisipasi ekonomi warga menghadapi sejumlah hambatan yang tidak bisa diabaikan. Ketimpangan akses terhadap permodalan dan sumber daya produksi menjadi tantangan utama, terutama bagi pelaku usaha kecil. Di samping itu, rendahnya literasi keuangan dan minimnya akses terhadap pendidikan ekonomi membatasi kemampuan masyarakat untuk terlibat secara optimal. Pendekatan pembangunan yang bersifat top-down kerap kali mengabaikan suara warga, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan lokal dan kebijakan pusat. Hambatan sosial dan budaya, seperti peran gender yang tidak setara atau norma adat yang kaku, juga turut menghambat keterlibatan kelompok rentan.
Guna meningkatkan partisipasi ekonomi warga, berbagai strategi perlu diimplementasikan secara terarah dan berkesinambungan. Perluasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasional menjadi langkah awal yang penting. Inklusi keuangan, baik melalui digitalisasi layanan perbankan maupun penguatan lembaga keuangan mikro, harus terus ditingkatkan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal juga memegang peranan penting dalam membentuk ekosistem ekonomi yang tangguh. Selain itu, kebijakan publik harus diarahkan untuk lebih terbuka terhadap partisipasi warga, dengan mekanisme yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Partisipasi ekonomi oleh warga bukan sekadar pelengkap dalam proses pembangunan, melainkan unsur yang tak terpisahkan dari kualitas pembangunan itu sendiri. Keterlibatan masyarakat memperkuat fondasi keadilan sosial, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta mendorong keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Tanpa partisipasi yang luas dan bermakna, pembangunan berisiko kehilangan legitimasi sosial serta gagal memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, membangun ruang partisipasi yang setara, terbuka, dan berdaya guna merupakan prasyarat utama untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
