Sumber ilustrasi: Pixabay
8 Desember 2025 10.10 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Desanomia [08.12.2025] Pemerintah Indonesia tengah melakukan penelusuran terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berperan dalam kerusakan lingkungan di sekitar wilayah terdampak banjir besar di Sumatra. Bencana yang dipicu oleh siklon tersebut menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, dengan data terbaru pemerintah mencatat 836 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Longsor yang menyertai banjir juga menyebabkan pemadaman listrik, memblokir jalur transportasi, dan memperlambat operasi penyelamatan. Informasi dari kementerian, lembaga lingkungan, serta organisasi masyarakat menunjukkan bahwa deforestasi dan lemahnya pengelolaan hutan menjadi faktor yang memperburuk dampak bencana ini.
Pendahuluan ini juga menyoroti bahwa para pejabat pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk memperketat tata kelola perizinan di sektor kehutanan dan pertambangan. Sejumlah kelompok lingkungan mengaitkan skala kerusakan dengan praktik pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan. Sementara itu, upaya di lapangan masih terhambat oleh akses yang terputus dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan kepada parlemen bahwa pemerintah akan meninjau kembali tata kelola hutan serta mempertimbangkan moratorium izin baru. Dalam pernyataannya disebutkan bahwa pemerintah juga berencana mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar regulasi, meskipun tidak disebutkan nama perusahaan tertentu. Langkah serupa disampaikan Menteri Energi Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa izin pertambangan dapat dicabut apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap aturan. Pernyataan ini menggambarkan adanya dorongan politik untuk meningkatkan pengawasan terhadap industri yang beroperasi di kawasan rentan.
Organisasi lingkungan menyoroti bahwa deforestasi memperparah tingkat kerusakan, mengacu pada temuan berupa tumpukan kayu besar yang hanyut dan memicu kemarahan publik. Analisis dari Nusantara Atlas menunjukkan bahwa Sumatra telah kehilangan sekitar 4,4 juta hektare hutan sejak 2001, sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir bandang dan longsor. Temuan ini memperkuat kritik bahwa kombinasi pembukaan lahan dan cuaca ekstrem menciptakan efek destruktif yang jauh lebih besar dibandingkan bencana alam biasa.
Di tengah evaluasi kebijakan, perusahaan seperti PT Agincourt Resources menyatakan kesiapannya mendukung proses peninjauan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Sebaliknya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menyampaikan bahwa mereka belum menerima laporan terkait pemeriksaan anggota oleh otoritas. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat keterlibatan antara sektor industri, serta menandakan bahwa penyelidikan pemerintah masih berada pada tahap awal.
Di lapangan, sejumlah wilayah masih terisolasi. Tim penyelamat melaporkan bahwa beberapa daerah seperti Aceh Tamiang mulai dapat diakses, tetapi wilayah lain seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah tetap terputus akibat jalur darat yang tertimbun longsor. Juru bicara BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa pembukaan akses darat menjadi prioritas agar seluruh wilayah terdampak dapat dijangkau. Bantuan udara juga direncanakan untuk daerah yang kondisi geografisnya terlalu sulit. Sementara itu, laporan dari Aceh Tamiang menyebutkan bahwa bau pembusukan tercium kuat dan dikhawatirkan banyak korban masih tertimbun lumpur. Pemerintah juga berupaya memulihkan listrik serta menyalurkan bahan bakar dan gas ke tiga provinsi paling terdampak, dengan target stabilisasi pasokan pada akhir pekan.
Skala kerusakan akibat banjir dan longsor di Sumatra memperlihatkan bahwa kombinasi cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibanding bencana biasa. Pemerintah kini berada pada tekanan publik untuk menindak perusahaan-perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap deforestasi serta menyempurnakan tata kelola perizinan. Komitmen kementerian terkait menunjukkan adanya langkah awal menuju penguatan kebijakan lingkungan.
Proses pemulihan di lapangan tetap menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat wilayah yang masih terisolasi dan infrastruktur yang rusak parah. Upaya penyelamatan, pemulihan akses darat, pemulihan listrik, dan distribusi logistik menjadi fokus jangka pendek pemerintah. Meski begitu, penanganan jangka panjang membutuhkan reformasi menyeluruh pada pengelolaan hutan dan pengawasan industri agar bencana serupa tidak kembali menjadi tragedi berskala besar.
Diolah dari artikel:
“Indonesia pledges action on companies causing catastrophic Sumatra floods” oleh Fransiska Nangoy dan Stanley Widianto.
