Sumber ilustrasi: Wikimedia Commons
30 Juli 2025 19.40 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Desanomia [30.07.2025] Jika suatu fenomena guncangan makroekonomi yang terjadi secara mendadak, berskala luas, dan menimbulkan efek sistemik terhadap berbagai sektor dalam perekonomian, dapat disebut sebagai “tsunami ekonomi”, maka keadaan yang demikian harusnya dihindari sejauh mungkin. Ibarat gelombang besar yang menghantam tiba-tiba, “tsunami ekonomi” mengguncang fondasi-fondasi sistem keuangan, produksi, konsumsi, serta kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi dan pemerintah. Memang istilah ini bersifat metaforis, namun, jika terjadi, dampaknya nyata dan bisa sangat menghancurkan seperti yang telah terbukti dalam berbagai krisis ekonomi besar sepanjang sejarah.
Keadaan yang dapat digolongkan sebagai “tsunami ekonomi” umumnya memperlihatkan sejumlah karakteristik utama, seperti guncangan tiba-tiba terhadap aktivitas ekonomi, transmisi cepat ke seluruh sektor ekonomi, dan kerusakan sistemik yang bersifat jangka pendek hingga panjang. Dalam kondisi seperti ini, krisis tidak terbatas pada satu sektor saja, melainkan menyebar dari pasar keuangan ke sektor riil, dari dunia usaha ke rumah tangga, dan dari satu negara ke negara lain melalui jalur perdagangan, keuangan, dan kepercayaan global. Contoh klasik dari situasi ini dapat dilihat dalam krisis finansial global tahun 2008, di mana kejatuhan pasar perumahan subprime di Amerika Serikat memicu goncangan lembaga-lembaga keuangan global dan resesi serentak di banyak negara. Dan dalam batas tertentu pandemi COVID-19.
Berbagai faktor dapat menjadi pemicu munculnya “tsunami ekonomi”. Salah satu penyebab utama adalah kegagalan sistemik dalam sektor keuangan, seperti tekanan sistemik pada bank besar atau ketidakmampuan sistem keuangan dalam menyerap risiko secara efisien. Spekulasi berlebihan dan pembentukan gelembung aset juga memainkan peran penting; ketika harga aset terlepas jauh dari nilai fundamentalnya, maka koreksi yang terjadi dapat sangat tajam dan menyakitkan. Selain itu, utang yang membengkak, baik pada sektor publik maupun swasta, dapat menjadi bahan bakar bagi ledakan krisis, terutama bila didorong oleh pembiayaan jangka pendek dan ketergantungan pada arus modal asing. Faktor eksternal seperti gejolak geopolitik, perang dagang, atau pandemi global turut memperbesar risiko, karena dapat menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba dan menciptakan ketidakpastian yang tinggi. Tidak kalah penting, kebijakan ekonomi yang tidak tepat, baik terlalu longgar maupun terlalu ketat, dapat memperburuk kondisi dan mempercepat jatuhnya sistem.
Ketika “tsunami ekonomi” terjadi, dampaknya merambat ke seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Di tingkat makro, negara akan mengalami kontraksi tajam dalam produk domestik bruto, meningkatnya inflasi atau justru tekanan deflasi, serta depresiasi tajam nilai tukar yang mengguncang stabilitas moneter. Di sektor riil, perusahaan menghadapi penurunan penjualan, kesulitan likuiditas, hingga “kebangkrutan massal”, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Rumah tangga akan merasakan langsung penurunan daya beli, meningkatnya pengangguran, dan hilangnya rasa aman finansial. Dari sisi keuangan publik, pendapatan negara akan menurun sementara kebutuhan belanja meningkat, menciptakan tekanan fiskal yang luar biasa. Secara sosial, tekanan ekonomi tersebut dapat memicu gelombang kemiskinan baru, memperlebar ketimpangan, dan bahkan menciptakan instabilitas sosial-politik. Efek lintas batas juga tak terhindarkan, karena negara-negara terhubung dalam sistem ekonomi global melalui perdagangan, investasi, dan jaringan keuangan internasional.
Mencegah terjadinya “tsunami ekonomi” merupakan tantangan utama kebijakan ekonomi modern. Untuk itu, negara perlu menerapkan pendekatan makroprudensial yang komprehensif. Penguatan regulasi sektor keuangan menjadi krusial, termasuk penerapan rasio modal dan likuiditas yang memadai bagi perbankan, pengawasan terhadap sektor non-bank, dan pencegahan spekulasi berlebihan. Di samping itu, stabilitas fiskal harus dijaga dengan membangun cadangan fiskal saat ekonomi tumbuh dan mengelola utang secara berkelanjutan. Kebijakan moneter juga harus dijalankan dengan kehati-hatian, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan inflasi, serta menghindari penciptaan distorsi melalui suku bunga yang terlalu rendah dalam jangka panjang. Penting pula bagi negara untuk mendiversifikasi perekonomiannya, mengurangi ketergantungan pada komoditas atau satu sektor tertentu. Di tingkat global, kerja sama dan transparansi antarnegara menjadi penting, termasuk pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap risiko sistemik dan keterbukaan data makroekonomi untuk meningkatkan ketahanan kolektif.
Akan tetapi, ketika “tsunami ekonomi” telah terjadi dan menjadi kenyataan, respons yang cepat dan terkoordinasi menjadi keharusan. Pemerintah harus segera meluncurkan stimulus fiskal yang besar dan terarah, termasuk peningkatan belanja negara untuk infrastruktur, subsidi bagi sektor terdampak, serta bantuan sosial untuk kelompok rentan. Bank sentral dapat menjalankan kebijakan moneter longgar melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran kuantitatif guna memastikan ketersediaan likuiditas dan menurunkan biaya pinjaman. Restrukturisasi utang, baik dalam negeri maupun luar negeri, bisa menjadi langkah penting untuk mengurangi beban sektor publik maupun swasta. Di sektor keuangan, intervensi negara dalam bentuk bailout atau bail-in dapat dilakukan secara selektif untuk mencegah keruntuhan lembaga keuangan sistemik. Terakhir, koordinasi internasional, melalui lembaga seperti IMF, Bank Dunia, atau forum G20, diperlukan untuk menjaga kestabilan global dan mendukung pemulihan ekonomi lintas negara.
Dengan demikian, “tsunami ekonomi” adalah ancaman nyata yang membutuhkan kesadaran, kesiapan, dan kebijakan ekonomi yang tangguh serta adaptif. Sejarah telah menunjukkan bahwa tidak ada sistem ekonomi yang sepenuhnya kebal terhadap guncangan. Namun demikian, dengan pengelolaan risiko yang cermat, transparansi, dan kerja sama yang erat antara otoritas domestik dan internasional, dampak dari krisis semacam ini dapat diminimalkan atau bahkan dicegah. Tugas utama kebijakan ekonomi bukan hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga membangun ketahanan terhadap gelombang besar yang sewaktu-waktu dapat datang menerjang. (NJD)
