Sumber ilustrasi: Unsplash
1 September 2025 11.10 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Desanomia [01.09.2025] Gelombang unjuk rasa yang berujung kerusuhan, memaksa pemerintah untuk membatalkan kebijakan tunjangan mewah bagi anggota DPR, menyusul tewasnya lima orang dan kerusakan luas terhadap fasilitas publik serta properti pribadi. Aksi demonstrasi tersebut mencerminkan kemarahan publik terhadap praktik politik yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, dengan dampak langsung terhadap stabilitas politik dan pasar keuangan nasional.
Sejak awal pekan, ribuan mahasiswa dan warga memadati jalan-jalan utama di berbagai kota, menolak kenaikan tunjangan dan fasilitas perumahan untuk anggota parlemen yang dianggap berlebihan. Ketegangan meningkat tajam pada Jumat, setelah seorang pengemudi ojek online tewas dalam tindakan aparat di lokasi unjuk rasa. Insiden itu memicu kemarahan lebih besar yang berujung pada kerusuhan meluas, termasuk pembakaran gedung DPRD di Makassar dan penjarahan rumah milik pejabat negara.
Rumah milik Menteri Keuangan yang berada di luar Jakarta turut dijarah massa, meskipun tidak dihuni saat kejadian. Sejumlah fasilitas publik dan ekonomi mengalami kerusakan parah, menyebabkan kekhawatiran di pasar finansial. Nilai tukar rupiah dan indeks saham utama mengalami pelemahan signifikan pada akhir pekan lalu, seiring meningkatnya ketidakpastian politik.
Presiden dalam konferensi pers menyampaikan bahwa seluruh partai politik sepakat mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk pemangkasan tunjangan anggota dan pembatasan perjalanan kerja ke luar negeri. Presiden juga menyatakan telah memerintahkan aparat keamanan, baik kepolisian maupun militer, untuk menindak tegas segala bentuk perusakan, penjarahan, dan pelanggaran hukum lainnya. Pemerintah menilai sebagian aksi telah mengarah pada upaya makar dan terorisme.
Sebagai respons terhadap potensi ancaman keamanan, militer dikerahkan untuk menjaga objek vital negara seperti Istana Negara dan rumah-rumah para menteri. Sejumlah pejabat dilaporkan menggunakan kendaraan berplat sipil untuk menghindari identifikasi massa, sementara pengamanan terhadap instalasi pemerintah diperketat.
Sementara itu, kelompok mahasiswa tetap menolak mundur. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan bahwa pemangkasan tunjangan belum menyentuh akar permasalahan. Menurutnya, kemarahan masyarakat adalah akumulasi dari ketidakadilan yang sudah berlangsung lama. Kelompok lain seperti Liga Mahasiswa untuk Demokrasi menyebut struktur politik yang oligarkis dan ketimpangan ekonomi sebagai sumber utama ketegangan.
Instruksi pemerintah untuk mengambil langkah represif dinilai sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan sipil. Beberapa pihak, termasuk Amnesty International Indonesia, menyampaikan kritik terhadap penggunaan istilah seperti makar dan terorisme, yang dianggap tidak proporsional terhadap skala gerakan mahasiswa yang bersifat sipil.
Platform media sosial TikTok turut mengambil tindakan dengan menangguhkan fitur siaran langsung selama beberapa hari di Indonesia, menyusul kekhawatiran atas penyebaran konten kekerasan atau provokatif. Hingga Minggu malam, jumlah korban meninggal tercatat menjadi lima orang. Tiga di antaranya tewas dalam pembakaran gedung DPRD di Makassar, sementara satu pengemudi ojek online dilaporkan dipukuli massa karena diduga sebagai mata-mata.
Situasi ini menjadi tantangan politik paling berat bagi pemerintah. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa gelombang demonstrasi akan mereda. Mahasiswa mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan pada awal pekan depan, menuntut reformasi yang lebih luas dan struktural, bukan sekadar perbaikan kosmetik.
Ketidakjelasan mengenai aktor di balik kerusuhan pasca-demonstrasi membuat situasi semakin kompleks. Sumber dari pemerintahan menyebut adanya indikasi infiltrasi kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Namun demikian belum ada bukti yang secara konkret mengarah pada keterlibatan pihak ketiga di luar kelompok mahasiswa. (NJD)
Diolah dari artikel:
“Deadly Indonesia protests force U-turn on lawmakers’ perks” oleh Stefanno Sulaiman dan Gayatri Suroyo (Reuters).
