Sumber ilustrasi: pixabay
14 Juni 2025 07.45 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Desanomia [14.6.2025] Masih melanjutkan berita terkait kerusuhan paska protes terhadap kebijakan imigrasi dan diturunkannya Garda Nasional di Amerika. Seorang hakim federal Amerika Serikat mengatakan bahwa mantan Presiden Donald Trump bertindak melanggar hukum dengan mengerahkan ribuan pasukan Garda Nasional ke Los Angeles untuk membantu penegakan imigrasi dan pengendalian protes. Dalam putusan sementara yang dikeluarkan hari Kamis, hakim memerintahkan agar kendali atas pasukan tersebut dikembalikan kepada Gubernur California Gavin Newsom.
Putusan ini mulai berlaku pada Jumat siang dan menyatakan bahwa pengerahan pasukan melanggar Amandemen Kesepuluh Konstitusi AS, sekaligus melebihi kewenangan presiden berdasarkan hukum federal. Gedung Putih belum memberikan komentar atas keputusan tersebut, namun Departemen Kehakiman langsung mengajukan banding ke Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan.
Hakim Distrik Charles Breyer menyatakan bahwa pengerahan sekitar 4.000 personel Garda Nasional setelah gelombang protes imigrasi di Los Angeles merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan antara negara bagian dan pemerintah pusat. Ia menyatakan bahwa Trump bertindak di luar batas hukum yang diatur dalam Title 10 yang merupakan aturan hukum yang mengatur pengerahan pasukan federal.
Belum ada kejelasan langsung mengenai dampak keputusan ini terhadap situasi keamanan di lapangan, meskipun sebagian pasukan telah beroperasi di wilayah metropolitan Los Angeles sejak dikirim awal bulan ini.
Gubernur Newsom sebelumnya menggugat pengerahan tersebut karena dilakukan tanpa persetujuan negara bagian. Dalam permintaan daruratnya, ia meminta pengadilan menghentikan keterlibatan Garda dalam operasi penggerebekan imigrasi. Menurut Newsom, penggunaan militer dalam operasi sipil hanya akan memperburuk ketegangan dan memicu ketidakstabilan sosial yang lebih besar.
Sementara itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) bersikeras bahwa kebijakan imigrasi Trump tetap akan dijalankan, meski protes meningkat di berbagai kota. Bahkan, Marinir AS pun telah dikerahkan ke Los Angeles, meski keterlibatan mereka belum terlihat aktif di jalanan. Pemerintah federal menyebut gugatan California sebagai “aksi politik murahan yang membahayakan keselamatan warga Amerika.”
Dalam putusan yang luas, Breyer menyebut bahwa sejak awal, pengerahan Garda oleh Trump tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Mayor Jenderal Scott Sherman, komandan Satuan Tugas 51 yang memimpin operasi pasukan, mengatakan sekitar 500 personel telah dilatih untuk mendampingi agen federal dalam penggerebekan imigrasi. Foto-foto keterlibatan Garda sudah tersebar di antara pejabat imigrasi.
Meskipun keputusan pengadilan tidak mencakup pengerahan Marinir, keputusan ini menyoroti batas legalitas pengerahan kekuatan militer di dalam negeri. Secara hukum, gubernur negara bagian memiliki otoritas utama dalam pengerahan Garda Nasional, kecuali dalam situasi ekstrem seperti pemberontakan atau invasi.
Trump mengerahkan pasukan di bawah Title 10, yang memperbolehkan presiden mengambil alih kendali Garda Nasional dalam kondisi seperti invasi, pemberontakan, atau ketika hukum tidak bisa ditegakkan oleh otoritas sipil. Namun menurut hakim Breyer, situasi di Los Angeles tidak memenuhi kriteria tersebut. Dirinya menuliskan dalam putusan tersebut bahwa protes di Los Angeles sama sekali tidak setara dengan ‘pemberontakan’.
Gugatan California juga menekankan bahwa meskipun Presiden dapat mengerahkan pasukan dalam kondisi khusus, proses tersebut tetap harus melibatkan gubernur. Namun, menurut pengacara federal Brett Shumate, Trump tetap sah secara hukum karena sudah memberi tahu jenderal yang memimpin pasukan.
Departemen Kehakiman berargumen bahwa tindakan Trump tidak seharusnya menjadi subjek peninjauan pengadilan. Mereka membandingkan kasus ini dengan tindakan presiden terdahulu, seperti Eisenhower dan Nixon, dalam menggunakan militer untuk menegakkan kebijakan publik di masa lalu.
Namun, Breyer menolak argumen tersebut. Ia menyatakan bahwa presiden tetap harus tunduk pada batasan konstitusional. “Kita berbicara tentang kekuasaan presiden yang tentu saja dibatasi oleh hukum. Itulah bedanya antara pemerintahan konstitusional dan Raja George,” ujarnya sambil mengangkat salinan konstitusi.
Seiring memanasnya ketegangan imigrasi, protes meluas ke kota-kota lain seperti Boston, Chicago, dan Seattle. Di Los Angeles, agen federal terus melakukan penangkapan di area publik, termasuk di tempat parkir Home Depot, yang memicu keresahan di kalangan komunitas imigran.
Presiden Trump menggambarkan situasi di Los Angeles sebagai “berbahaya dan tak terkendali”, klaim yang dibantah oleh Gubernur Newsom dan Wali Kota Karen Bass. Mereka menyebut bahwa situasi di lapangan tidak seburuk yang digambarkan Gedung Putih.
Meskipun keterlibatan Garda Nasional relatif terbatas, namun puluhan wali kota di wilayah Los Angeles telah bergabung menyerukan penghentian razia dan penarikan pasukan militer dari kota mereka. Ini menandakan penolakan luas terhadap pengerahan kekuatan federal yang dianggap mengancam kedaulatan lokal dan hak sipil.
Putusan ini memperlihatkan adanya peringatan keras terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat. Dalam konteks demokrasi, intervensi militer domestik tanpa persetujuan pemerintah lokal dapat merusak prinsip federalisme dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Jika dilihat dari sisi ekonomi global, ketegangan sipil yang dipicu oleh kebijakan imigrasi yang agresif berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan iklim investasi di wilayah ekonomi penting seperti California. Los Angeles merupakan pusat logistik dan perdagangan internasional; ketidakstabilan di kota ini dapat menciptakan ketegangan pasar, gangguan rantai pasokan, dan memperburuk sentimen investor terhadap risiko politik di AS.
Selain itu, persepsi global terhadap supremasi hukum di Amerika, sebagai landasan dalam stabilitas sistem hukum internasional, dapat terganggu jika presiden dianggap bertindak di luar kewenangan hukum tanpa konsekuensi. Hal ini bisa melemahkan posisi Amerika dalam diplomasi hukum, hak asasi, dan kebijakan luar negeri berbasis aturan. (NJD)
Sumber : Apnews
