Desanomia [22.3.2025] Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis lalu menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk secara mendasar membubarkan Departemen Pendidikan federal, memenuhi janji kampanye yang telah lama ia sampaikan kepada kelompok konservatif. Perintah tersebut dirancang untuk menyerahkan kebijakan pendidikan hampir sepenuhnya ke tangan pemerintah negara bagian dan dewan sekolah lokal, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung pendidikan berhaluan liberal.
Trump mengatakan dalam acara penandatanganan di ruang timur gedung putih bahwa langkah ini adalah awal untuk menghapuskan Departemen Pendidikan. Namun, menutup lembaga tersebut sepenuhnya memerlukan persetujuan Kongres, dan Trump saat ini tidak memiliki cukup dukungan suara untuk itu. Trump juga menambahkan bahwa mereka akan mengembalikan pendidikan, secara sederhana, ke negara bagian di mana seharusnya mereka diurus.
Penandatanganan ini terjadi setelah Departemen Pendidikan pekan lalu bahwa mereka akan memberhentikan hampir setengah dari staf mereka, dimana hal ini sejalan dengan upaya Trump yang lebih luas untuk mengurangi ukuran pemerintahan federal yang dipandangnya berlebihan dan tidak efisien. Pendidikan telah lama menjadi isu yang kontroversial di Amerika Serikat. Kelompok konservatif cenderung mendukung kontrol lokal atas kebijakan pendidikan dan pilihan sekolah yang mendukung lembaga pendidikan swasta dan berbasis agama. Sementara itu, pemilih berhaluan kiri umumnya mendukung pendanaan yang kuat untuk sekolah negeri dan program keberagaman.
Kini, Trump membawa perdebatan ini ke level yang berbeda dan menjadikannya bagian dari dorongan melawan apa yang dianggap kaum konservatif sebagai indoktrinasi liberal di sekolah-sekolah Amerika, mulai dari universitas hingga pendidikan dasar dan menengah. Trump berupaya mengubah sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat dengan mengurangi pendanaan dan mendorong penghapusan kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di perguruan tinggi, seperti yang juga ia lakukan dalam pemerintahan federal.
Sebagai contoh, Universitas Columbia memiliki tenggat waktu pada Kamis untuk merespons tuntutan agar membatasi protes di kampus sebagai syarat untuk membuka kembali diskusi mengenai pemulihan dana federal senilai $400 juta yang sebelumnya ditangguhkan. Gedung putih juga berpendapat bahwa adanya Departemen Pendidikan memboroskan uang, dimana diperlihatkan bahwa hasil ujian yang biasa-biasa saja, tingkat literasi yang mengecewakan, dan kemampuan matematika yang lemah di kalangan siswa sebagai bukti bahwa investasi triliunan dolar yang telah dikucurkan tidak memberikan hasil yang memuaskan.
Pertikaian lokal terkait kurikulum K-12 meningkat selama pandemi COVID-19, ketika orang tua marah menghadapi pejabat di pertemuan dewan sekolah di seluruh negeri. Ketidakpuasan ini dimanfaatkan oleh Trump, kandidat partai republik lainnya, serta kelompok konservatif seperti Moms for Liberty.
Demokrat mengakui pada Kamis bahwa Trump secara efektif dapat melumpuhkan Departemen Pendidikan tanpa tindakan dari Kongres. Menurut Senator AS Patty Murray dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Donald Trump tahu betul bahwa dirinya tidak bisa menghapus Departemen Pendidikan tanpa persetujuan Kongres. Akan tetapi dia memahami bahwa jika dilakukan pemecatan semua staf departemen dan menghancurkan departemen tersebut, maka hasilnya bisa sama buruknya.
Rencana Kedepan
Trump pada Kamis mengisyaratkan bahwa dirinya masih berniat untuk menutup departemen tersebut sepenuhnya, dan ia menginginkan Menteri Pendidikan Linda McMahon, yang hadir di acara Gedung Putih itu, untuk mengakhiri masa jabatannya sendiri. Departemen tersebut mengawasi sekitar 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di Amerika Serikat, meskipun lebih dari 85% pendanaan untuk sekolah negeri berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal. Departemen ini menyediakan hibah federal bagi sekolah yang membutuhkan dan program-program yang mencakup dana untuk membayar guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus, mendanai program seni, serta memperbarui infrastruktur yang sudah usang.
Departemen ini juga mengawasi pinjaman siswa senilai $1,6 triliun yang dimiliki oleh puluhan juta warga Amerika yang tidak mampu membayar biaya kuliah secara langsung. Untuk saat ini, perintah eksekutif Trump bertujuan untuk mempersempit fungsi departemen tersebut hanya pada tugas-tugas dasar seperti mengelola pinjaman mahasiswa, hibah Pell untuk membantu siswa berpenghasilan rendah masuk ke perguruan tinggi, serta sumber daya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Trump mengatakan bahwa mereka akan menutup departemen ini secepat mungkin karena departemen dipandangnya tidak memberikan manfaat.
Meski Partai Republik mengendalikan kedua kamar Kongres, dukungan Demokrat diperlukan untuk mencapai 60 suara di Senat agar RUU tersebut dapat disahkan. Dalam acara tersebut, Trump mengatakan masalah ini pada akhirnya mungkin harus dibawa ke Kongres untuk pemungutan suara guna menutup departemen tersebut sepenuhnya. Trump mengakui bahwa dirinya membutuhkan persetujuan dari anggota parlemen Demokrat dan serikat guru untuk memenuhi janji kampanyenya dalam menutup departemen tersebut, yang dimana kemungkinan besar tidak akan terjadi. Bahkan ketua serikat guru American Federation of Teachers, Randi Weingarten, mengatakan pada Trump: “Sampai jumpa di pengadilan”.
Sebagian besar warga Amerika menentang penutupan departemen ini. Jajak pendapat Reuters/Ipsos bulan lalu menemukan bahwa responden menentang penutupan Departemen Pendidikan dengan perbandingan sekitar dua banding satu – 65% menentang dibandingkan 30% yang mendukung. Jajak pendapat yang dilakukan secara daring dan nasional tersebut melibatkan 4.145 orang dewasa di AS dengan margin kesalahan sekitar 2 poin persentase.
Bantuan federal cenderung lebih banyak mengalir ke negara bagian yang mendukung Trump dibandingkan negara bagian yang mendukung rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Bantuan ini menyumbang 15% dari seluruh pendapatan K-12 di negara bagian yang memilih Trump dalam pemilu 2024, dibandingkan dengan 11% di negara bagian yang memilih Harris, menurut analisis data Biro Sensus oleh Reuters. Dua program yang dikelola oleh Departemen Pendidikan – bantuan untuk sekolah berpenghasilan rendah dan siswa berkebutuhan khusus – adalah yang terbesar di antara program bantuan federal tersebut.
Buah Pikiran
Langkah Trump untuk membubarkan Departemen Pendidikan mencerminkan visi politik yang berfokus pada desentralisasi kekuasaan, namun dapat membawa dampak signifikan bagi pendidikan nasional. Menghilangkan lembaga ini berisiko memperburuk kesenjangan pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dan mereka yang membutuhkan pendidikan khusus. Meskipun gagasan meningkatkan efisiensi pemerintahan federal adalah tujuan yang wajar, menutup Departemen Pendidikan secara keseluruhan berpotensi mengorbankan akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga Amerika Serikat. (NJD)
Sumber: Reuters
