Sumber ilustrasi: Unsplash
2 Oktober 2025 16.20 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Desanomia [02.10.2025] Pemerintah federal Amerika Serikat resmi memasuki masa penutupan sejak Rabu, 1 Oktober 2025, di tengah kebuntuan politik antara Partai Demokrat dan Presiden Donald Trump bersama Partai Republik. Ketidaksepakatan terkait pendanaan subsidi layanan kesehatan menjadi pemicu utama, dengan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Penutupan ini memicu kekhawatiran akan dampak ekonomi yang luas serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi ratusan ribu pegawai federal.
Penutupan ini dipicu oleh keputusan Partai Demokrat yang menolak mendukung rancangan undang-undang pendanaan sementara karena tidak mencantumkan perpanjangan subsidi kesehatan di bawah Affordable Care Act. Sementara itu, Presiden Trump dan para anggota Partai Republik menyatakan bahwa isu subsidi dapat dibicarakan di kemudian hari. Upaya pemungutan suara untuk mengakhiri penutupan hanya beberapa jam setelah dimulai pun gagal karena tidak mencapai ambang batas suara yang diperlukan di Senat.
Pemerintah melalui Kantor Manajemen dan Anggaran menyampaikan bahwa kebijakan yang sedang dipersiapkan tidak hanya berupa cuti tanpa bayaran, melainkan PHK permanen terhadap sejumlah besar pegawai federal. Dalam pengarahan kepada media, Wakil Presiden JD Vance memperingatkan bahwa jika penutupan ini berlangsung lebih lama, pemberhentian pegawai tidak bisa dihindari.
Perkiraan menunjukkan sekitar 750.000 pegawai federal akan terdampak, dengan sebagian menghadapi risiko kehilangan pekerjaan secara permanen. Kantor-kantor pemerintahan telah mulai ditutup, dan layanan publik terancam lumpuh, termasuk program-program sosial yang penting seperti pendidikan dan perlindungan lingkungan. Sementara itu, kebijakan deportasi dipastikan akan tetap berjalan normal, sesuai dengan agenda administrasi Trump.
Kubu Partai Demokrat menyatakan bahwa perjuangan mereka adalah demi kepentingan moral rakyat, mengacu pada pentingnya subsidi kesehatan yang akan habis masa berlakunya dan mengakibatkan lonjakan premi asuransi bagi jutaan warga. Namun, terdapat tanda-tanda perpecahan internal, terlihat dari beberapa senator Demokrat yang mendukung rencana pendanaan GOP meski tidak mencakup subsidi tersebut.
Sementara itu, pimpinan DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, mengungkapkan harapan bahwa Partai Demokrat akan berubah pikiran, meski belum ada pertemuan lanjutan yang dijadwalkan. Dalam pertemuan sebelumnya dengan pimpinan kongres, Presiden Trump bahkan membagikan topi kampanye bertuliskan “Trump 2028” alih-alih membahas substansi krisis, dan kemudian mengunggah video deepfake yang dianggap ofensif oleh kubu Demokrat.
Dalam pernyataan resmi, pimpinan Demokrat di DPR dan Senat mengkritik keras tindakan Presiden yang dianggap tidak stabil dan tidak serius dalam menangani krisis nasional. Namun, dari pihak Gedung Putih, perwakilan seperti Vance justru menyebut materi satir tersebut hanya sebagai bentuk humor.
Hingga kini, tidak ada strategi keluar yang disepakati. Penutupan pemerintahan ini dikhawatirkan akan mengganggu berbagai layanan penting yang sangat bergantung pada pendanaan federal, mulai dari pembayaran tunjangan hingga kontrak kerja. Kantor Manajemen dan Anggaran bahkan telah menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah untuk menyiapkan rencana PHK sebagai tindak lanjut dari penutupan.
Pakar ekonomi memperkirakan bahwa efek dari penutupan ini bisa terasa hanya dalam beberapa hari, terutama jika laporan pekerjaan bulanan yang dijadwalkan Jumat ini tidak dapat dirilis tepat waktu. Bursa saham sempat melemah saat penutupan diumumkan, namun kemudian bangkit dan mencetak rekor baru, menunjukkan ketidakpastian investor terhadap arah kebijakan.
Program layanan penting seperti Medicare dan Medicaid masih akan beroperasi, namun diperkirakan akan mengalami keterlambatan karena kekurangan staf. Departemen Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri juga masih akan menjalankan fungsi utama mereka. Akan tetapi, Trump mengindikasikan bahwa pemerintahannya akan secara khusus memangkas program-program yang cenderung didukung oleh Demokrat, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan dan lingkungan.
Museum Smithsonian masih akan tetap dibuka hingga awal pekan depan, namun mantan pengelola taman nasional telah mendesak agar taman-taman ditutup sepenuhnya untuk menghindari risiko keselamatan akibat minimnya staf. Ketidakpastian ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan kurangnya perencanaan dalam menghadapi krisis.
Menjelang akhir tahun fiskal, DPR sempat meloloskan RUU pendanaan jangka pendek hingga pertengahan November. Namun RUU tersebut gagal lolos Senat karena tidak mencakup permintaan utama Demokrat. Baik proposal dari Partai Republik maupun Demokrat gagal mencapai 60 suara minimum. Beberapa senator dari kedua kubu juga menyatakan keterbukaan untuk diskusi alternatif, termasuk kemungkinan perpanjangan subsidi selama satu tahun, namun belum ada kesepakatan yang terbentuk.
Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, menyatakan kesediaan untuk membahas isu subsidi kesehatan, namun bukan sebagai bagian dari negosiasi untuk membuka kembali pemerintahan. Ini menjadi ujian politik besar bagi Senator Chuck Schumer, yang menghadapi tekanan dari basis pemilih Demokrat untuk tidak mundur dari tuntutan pendanaan layanan kesehatan.
Sementara itu, DPR telah diliburkan hampir dua minggu oleh Ketua DPR, Mike Johnson, dan baru akan kembali pekan depan. Dalam pertemuan terakhir, Trump dilaporkan terkejut dengan besarnya biaya subsidi kesehatan, namun tidak memberikan jalur negosiasi yang jelas kepada para pemimpin Demokrat.
Adapun penutupan pemerintahan ini menjadi yang ketiga kali selama masa kepresidenan Trump, dan yang pertama sejak menjabat kembali di awal tahun 2025. Catatan sejarah mencatat bahwa selama masa jabatan pertamanya, penutupan terpanjang dalam sejarah AS berlangsung selama 35 hari yang pada saat itu dipicu oleh tuntutan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.
Sebelumnya, pada tahun 2013, pemerintahan juga sempat ditutup selama 16 hari di masa Presiden Barack Obama, menyusul upaya Partai Republik untuk mencabut Undang-Undang Perawatan Terjangkau. Beberapa penutupan lainnya juga pernah terjadi selama dekade-dekade sebelumnya.
Penutupan pemerintahan Amerika Serikat tahun 2025 menunjukkan semakin dalamnya jurang perpecahan politik antara dua partai utama di negara tersebut. Kegagalan dalam membangun kompromi yang memadai menyebabkan lumpuhnya layanan publik, ketidakpastian ekonomi, dan kekhawatiran atas nasib jutaan warga yang terdampak secara langsung.
Dampak dari kebijakan ini akan sangat luas, tidak hanya memengaruhi pegawai federal, tetapi juga masyarakat umum yang menggantungkan hidup pada layanan kesehatan dan sosial dari pemerintah. Sampai solusi tercapai, warga Amerika terjebak dalam ketegangan politik yang terus meningkat tanpa tanda-tanda mereda.
Diolah dari artikel:
“Government shutdown takes hold with mass layoffs looming and no end in sight” oleh Lisa Mascaro, Mary Clare Jalonick, dan Stephen Groves.
