Sumber ilustrasi: Freepik
10 Maret 2026 14.13 WIB – Akar
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kimi Onoda (Onoda Kimi), Menteri Keamanan Ekonomi Jepang, telah menjadi sorotan publik (bukan hanya Jepang, tetapi dunia), setelah rekaman video yang bersangkutan tengah berlari menuju rapat kabinet pada Jumat (6/3/2026). Kimi, dikatakan terlambat sekitar lima menit dari jadwal rapat yang telah ditetapkan. Setelah sidang Kimi menyatakan permintaan maaf dan menyebut penyebabnya adalah kemacetan lalu lintas.
Apa makna berita tersebut? Apakah kita cukup menyebut bahwa “demikian itulah tradisi Jepang”? Mungkin di titik ini, publik bisa bersimpang jalan. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa kebudayaan dari suatu negeri, sehingga tidak perlu menjadi cermin dalam melihat realitas ke-publik-an kita. Sebaliknya, ada pula yang berpandangan lain. Justru peristiwa tersebut dapat menjadi medium yang baik atau bahkan menjadi cermin bagi semua pejabat publik. Bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut dipahami?
**
Peristiwa “terlambat lima menit” pada seorang pejabat publik sekilas tampak sebagai “detail kecil” dalam kehidupan politik. Lima menit dalam pengalaman sehari-hari sering dianggap tidak berarti. Dalam banyak situasi sosial, keterlambatan lima menit bahkan dianggap wajar dan mudah dimaklumi.
Soalnya, apakah kewajaran tersebut layak berlaku pula di ruang pemerintahan (baca: publik, menyangkut kepentingan publik)? Mengapa persoalan ini diangkat? Kita berpandangan bahwa makna bisa sangat berbeda. Pada ruang tersebut, terlambat lima menit tidak sederhana. Sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Kimi.
Dalam batas tertentu, “lima menit” tidak lagi sekadar ukuran waktu, melainkan simbol mengenai bagaimana seseorang memandang tanggung jawab yang melekat pada jabatan publik yang diembannya. Berita yang menyebar telah dapat menjadi catatan dan bahan refleksi bahwa terlambat lima menit punya makna yang berbeda.
Karena dalam kasus itu, waktu bukan hanya parameter kronologis yang mengukur pergerakan jam, melainkan struktur yang memungkinkan koordinasi tindakan atau program sosial. Hidup bersama hanya dapat berjalan dengan baik ketika semua elemen dan institusi bergerak dalam ritme yang relatif teratur. Tanpa disiplin terhadap waktu, koordinasi sosial mudah berubah menjadi ketidakteraturan, yang lambat laun akan merusak tata hidup bersama.
Dalam konteks pejabat publik, disiplin waktu memperoleh dimensi etis yang lebih kuat. Jabatan publik bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat. Amanah tersebut membawa ekspektasi bahwa setiap tindakan pejabat—bahkan tindakan yang tampak kecil—mencerminkan keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab.
Ketika seorang pejabat datang tepat waktu, tindakan tersebut bukan hanya soal efisiensi kerja, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap mandat publik yang diemban.
Tanggung jawab publik pada dasarnya bertumpu pada hubungan kepercayaan antara masyarakat dan institusi. Kepercayaan tersebut tidak dibangun hanya melalui kebijakan besar atau keputusan strategis yang memengaruhi arah negara. Kepercayaan juga dibentuk oleh praktik-praktik kecil yang menunjukkan integritas dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Cara seorang pejabat memperlakukan waktu dapat menjadi indikator mengenai sejauh mana amanah publik dipandang dengan kesungguhan.
Dari sudut pandang etika politik, hal tersebut berkaitan dengan gagasan tentang tanggung jawab. Etika ini menekankan kesadaran bahwa tindakan seorang pejabat tidak pernah sepenuhnya bersifat pribadi. Setiap perilaku memiliki dimensi representatif karena jabatan publik selalu berada dalam ruang pengamatan masyarakat. Dalam kerangka ini, tindakan meminta maaf atas keterlambatan bukan sekadar formalitas, tetapi pengakuan bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab moral yang harus dijaga bahkan dalam hal-hal yang tampak sederhana.
Di sisi lain, refleksi atas “terlambat lima menit”, juga mengingatkan pentingnya disiplin waktu sebagai unsur dalam pembangunan hidup bersama yang lebih tertata. Masyarakat yang menghargai waktu cenderung mampu membangun sistem kerja yang lebih efisien, hubungan profesional yang saling menghormati, serta institusi yang dapat diandalkan. Disiplin waktu tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan individual, tetapi juga membentuk budaya bersama mengenai tanggung jawab dan keteraturan.
Dalam hidup bersama, waktu memiliki dimensi normatif yang sering tidak disadari. Ketika individu atau institusi tidak menghargai waktu, dampaknya melampaui keterlambatan itu sendiri. Ketidaktepatan waktu dapat menimbulkan rangkaian konsekuensi yang lebih luas: tertundanya keputusan, terganggunya koordinasi, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, disiplin terhadap waktu dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan sosial yang bergantung pada keteraturan.
Peristiwa keterlambatan lima menit tersebut dengan demikian dapat dilihat sebagai pengingat mengenai pentingnya etos kedisiplinan dalam ruang publik. Etos semacam itu tidak lahir secara spontan, melainkan dibangun melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Ketika pejabat publik menunjukkan kedisiplinan, tindakan tersebut berpotensi menjadi teladan yang memperkuat norma sosial mengenai tanggung jawab bersamw.
Dalam perspektif yang lebih luas, disiplin waktu berkaitan dengan gagasan tentang perbaikan tata hidup bersama. Perubahan sosial tidak selalu dimulai dari langkah-langkah besar yang dramatis. Sering kali perubahan tersebut tumbuh dari praktik-praktik kecil yang dilakukan secara terus-menerus oleh individu dalam posisi tanggung jawab. Ketepatan waktu, dalam pengertian ini, merupakan praktik sederhana yang dapat memperkuat fondasi etika publik.
Peristiwa Kimi, “terlambat lima menit”, yang walau oleh sebagian pihak dipandang sebagai peristiwa kecil, sesungguhnya telah memungkinkan refleksi yang lebih luas tentang tanggung jawab dan disiplin dalam kehidupan sosial. Hal sederhana tersebut menjadi simbol dari nilai yang lebih besar mengenai integritas, penghormatan terhadap amanah publik, serta komitmen terhadap kehidupan bersama yang lebih teratur. Dari sudut pandang tersebut, penghormatan terhadap waktu bukan hanya persoalan efisiensi, tetapi juga ekspresi dari kesadaran moral bahwa kehidupan bersama membutuhkan keteraturan, tanggung jawab, dan saling menghargai. [desanomia – 100326 – dja]
